Keywords
demonstrasi
kepercayaan publik
tindakan represif
How to Cite
Abstract
Abstrak: Krisis kepercayaan publik terhadap aparat pengak hukum, khususnya kepolisian, menjadi hambatan yang terus berulang dalam upaya mewujudukan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika krisis kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian dengan berfokus pada peristiwa aksi demonstrasi pada Agustus 2025. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan literatur review. Subjek penelitian mencakup berbagai sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel media, laporan penelitian, pemberitaan media daring, laporan organisasi masyarakat, dokumen hukum, serta peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui library research dan studi dokumentasi untuk mengkaji secara sistematis berbagai literatur akademik dan dokumen resmi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi melalui proses reduksi, pengkodean, dan sintesis naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demonstrasi Agustus 2025 memperlihatkan ketegangan antara masyarakat dan aparat kepolisian akibat tindakan represif yang menimbulkan korban jiwa, salah satunya dalam kasus Affan Kurniawan, insiden tersebut memicu gelombang protes di media sosial melalui tagar-tagar seperti #ACAB, #PolisiPembunuh, #PolisiMusuhBersama, dan #PolisiPembunuhRakyat. Fenomena ini menandakan adanya krisis kepercayaan publik yang bersumber dari lemahnya akuntabilitas, ketimpangan dalam penegakan hukum, serta penyalahgunaan kewenangan yang melanggar prinsip legalitas dan kemanusiaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan berbasis pendekatan humanis, partisipatif, dan akuntabel guna memulihkan legitimasi dan mengembalikan kepercayaan publik sebagai fondasi utama terciptanya sistem hukum yang berkeadilan.
Kata Kunci: aparat penegak hukum; demonstrasi; kepercayaan publik; tindakan represif.
Abstract: The crisis of public trust in law enforcement officials, especially the police, has become a recurring obstacle in efforts to realize fair law enforcement in Indonesia. This study aims to analyze the dynamics of the crisis of public trust in the police by focusing on the demonstration event in August 2025. The method used is qualitative descriptive with a literature review approach. The research subjects include various secondary data sources in the form of books, scientific journals, media articles, research reports, online media reports, community organization reports, legal documents, and laws and regulations. Data collection is carried out through library research and documentation studies to systematically review various academic literature and official documents. The data obtained was analyzed using content analysis techniques through the process of reduction, coding, and narrative synthesis. The results of the study show that the August 2025 demonstration showed tension between the community and the police due to repressive actions that caused casualties, one of which in the case of Affan Kurniawan, the incident triggered a wave of protests on social media through hashtags such as #ACAB, #PolisiPembunuh, #PolisiMusuhBersama, and #PoliceKillerRakyat. This phenomenon indicates a crisis of public trust stemming from weak accountability, inequality in law enforcement, and abuse of authority that violates the principles of legality and humanity. This research emphasizes the importance of institutional reform based on a humanist, participatory, and accountable approach to restore legitimacy and restore public trust as the main foundation for the creation of a just legal system.
Keywords: law enforcement agencies; demonstration; public trust; repressive actios.
References
Adri, A., & Tehodora, A. (2025). Affan, Demo DPR, dan Wajah Buram Ketimpangan. Retrieved from Kompas: https://www.kompas.id/artikel/affan-sembako-dan-wajah-buram-keadilan-sosial
Amnesty International. (2024). Penyiksaan oleh Aparat Penegak Hukum Kian Mengkhawatirkan. Amnesty International. Retrieved from https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/penyiksaan-oleh-aparat-penegak-hukum-kian-mengkhawatirkan/06/2024/
Ananda, A. I., & Natsir, M. Y. (2020). Peran Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa (UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia). Jurnal Syariah Hukum Islam, 3(2), 92–100. https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/issue/view/14/81
Buldani, M. N. (2025). Kajian Hukum Pidana dan HAM Terhadap Tindak Kekerasan Aparat dalam Aksi Unjuk Rasa. Jurnal Ilmiah Global Education, 6(3), 2054–2064. https://doi.org/10.55681/jige.v6i3.4185
Bunajar, H., & Wardhani, N. W. (2023). Gerakan Mahasiswa dalam Bentuk Demonstrasi sebagai Bagian dari Demokrasi pada Masa Orde Baru. Ganesha Civic Education Journal, 5(1), 52–56. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/gancej.v5i1.5142
Dewa, M. J., Sensu, L., Haris, O. K., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., & Sunoto, F. G. (2023). Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Kepolisian dalam Penerimaan Anggota Polri. Halu Oleo Legal Research, 5(1), 143–156. https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/
Dimyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia As a Legal Welfare State: A Prophetic-Transcendental Basis. Heliyon, 7(8). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865
Habib, M. A. F., Ratnaningsih, A. P. A., Fatkhullah, M., Mukaromah, S. M., & Erliyana, E. The Conflict in the Iron Sand Mining Construction in Yogyakarta (A Study of the Society’s Social Movement Against the Iron Sand Mining Construction Project). First Australian International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. https://index.ieomsociety.org/index.cfm/article/view/ID/12128
Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature Review is A Part of Research. Sultra Educational Journal, 1(3), 64–71. https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203
Harahap, L. (2025). Sidang Selesai, Begini Nasib Para Anggota Brimob di Mobil Rantis Tabrak Affan Kurniawan Saat Demo Ricuh. Retrieved from Liputan6. https://www.liputan6.com/news/read/6181773/sidang-selesai-begini-nasib-para-anggota-brimob-di-mobil-rantis-tabrak-affan-kurniawan-saat-demo-ricuh?page=4
Hidayat, R., Fatimah, S., & Alfarisi, M. A. (2024). Penyelesaian Komnas Ham dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia. Indonesian Journal of Legality of Law, 7(1), 115–122. https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5427
Hub, M. D. & D. R. (2025). Jejak Emosi dan Polarisasi Sosial di Ruang Digital: Analisis Protes Publik Agustus 2025. https://id.scribd.com/document/913207537/Analisis-Protes-Publik-Agustus-2025
Kepolisian Negara Republik Indonesia (2012). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum., Pub. L. No. 7 Tahun 2012. Retrieved from https://pusdikmin.com/perpus/file/perkap-no-7-tahun-2012-ttg-pendapat-dimuka-umum.pdf
LBHM. (2025). Catatan Kritis LBH Masyarakat atas Brutalitas Aparat dalam Penanganan Aksi Demonstrasi. LBHM. https://lbhmasyarakat.org/tag/penyiksaan/
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2025). 17+8 Tuntutan Rakyat Desakan untuk Perbaikan Berbangsa dan Bernegara. Sekretariat Jenderal MPR RI, 10, 1–86. Retrieved from https://www.mpr.go.id/img/majalah/file/1759728269_file_mpr.pdf
Mandang, O. A., & Gerungan, C. A. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Demontrasi Bersifat Anarkis yang Berakibat pada Pengerusakan Barang Milik Negara. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, 12(5–1), 1. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50780
Mardianti, D. L. (2025). Kronologi Demo Memprotes DPR hingga Meluas Berubah Penjarahan. Retrieved from TEMPO: https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182
Maulana, I., Umamuddin, M., Aulia, A. T., Nurmayani, I. D., & Wahidullah. (2025). Meruntuhkan Kepercayaan Publik: Dampak Pelanggaran Kode Etik oleh Aparat Kepolisian dalam Kasus Ferdy Sambo. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(3), 2551–2557. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1662
Maulani, A. S., Haq, D. W., Nofira, S., & Andi, M. (2025). Analisis Persepsi Publik terhadap Praktik Pungutan Liar oleh Aparat Kepolisian : Studi Diskursus Media Sosial X (Twitter) di Indonesia. JUMASH (Jurnal Mahasiswa Sosial Humaniora), 2(1), 72–92. https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jumash/article/view/14061
Mulianto, B., & Fikri, R. (2018). Struktur Legitimasi dalam Masyarakat Indonesia (Studi Pengukuhan Kembali Kerajaan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau). Jurnal Wedana, 4(1), 490–497. https://doi.org/https://doi.org/10.25299/wedana.2018.vol4(1).2156
Nainggolan, S. D. P., Negara, D. S., & Sinambela, J. (2023). Penilaian Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 30 Tahun 2014 jo. Perma No. 4 Tahun 2015 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 1–13. Retrieved from https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2023/04/JURNAL-PTUN-DINAMIKA-MASYARAKAT.pdf
Pakpahan, A., & Yusuf, H. (2025). Kekerasan Aparat terhadap Demonstran dalam Revisi UU TNI: Tinjauan Pidana dan HAM. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(2), 760–772. https://doi.org/10.5281/zenodo.15783168
Pasaribu, M. S., Anwar, M. F. A., & Rakhmawati, N. A. (2025). Analisa Sentimen Mahasiswa Terhadap Represifitas APH pada Tahun 2025 pada Media Sosial X. Etika Teknologi Informasi, 1(1). https://doi.org/10.5281/zenodo.15650917
Pemerintah Republik Indonesia .(1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pub. L. No. 9 Tahun 1998. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/45478/uu-no-9-tahun-1998
Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 2 Tahun 2002. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002
Pradjasto, A., & Tanlain, E. C. (2022). Upaya Memutus Rantai Impuniats dan Tantangannya. Jurnal HAM, 15(1), 70–90. https://doi.org/https://doi.org/10.58823/jham.v15i1.119
Pratiwi, E., Sunliensyar, H. H., & Adi, A. M. W. (2024). Legitimasi Kekuasaan Ādityawarman di Kerajaan Malayu Berdasarkan Sumber-Sumber Prasasti (The Legitimacy of Ā dityawarman’s Sovereignty in Malayu Kingdom based on The Inscriptions. Berkala Arkeologi, 44(2), 121–138. https://doi.org/https://doi.org/10.55981/jba.2024.6852
Purnomo, A. D. (2024). Peran Penegakan Hukum , Etika Profesi , dan Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial. Mandalika Law Journal, 2(2), 50–55. https://doi.org/10.59613/mlj.v2i2.4717
Putri, L., & Imanullah, M. N. (2023). Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 11(1), 162–171. https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68099
Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. Jurnal Masohi, 2(1), 42. https://www.academia.edu/download/89633233/427-49-1964-1-10-20210809.pdf
Sari, A. V., & Nusa, D. R. F. (2025). Crisis of Public Trust in Law Enforcement Agencies: TNI, Polri, and Fire Department under the Scrutiny of Law and Political Power. PERKARA Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 3(2), 964–977. https://doi.org/https://doi.org/10.51903/kmd8d629
Seputra, H. R., & Suyatno. (2024). Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum. Al Mikhraj, 5(1), 1206–1217. https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6234
Seran, K. D. F. J., Riyanto, F. . A., & Adon, M. J. (2023). Ketimpangan Hukum dalam Kasus Ferdy Sambo: Tijauan Keadilan dalam Prespektif Aspek Transendental “Unum, Verum, Bonum dan Pulchrum“. Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2(4), 502–507. https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i4.2777
Sesaningrum, S. E., Punamasari, H., & Yudha, T. (2025). Membangun Kembali Kepercayaan Publik terhadap Kepolisian melalui Pelayanan yang Responsif. Jurnal Dinamika Pemerintahan, 8(2), 993–958. https://doi.org/https://doi.org/10.36341/jdp.v8i02.6210
Suriadi, H. (2025). Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Publik di Era Disinformasi Digital. SURIA Journal of Social, E, 1(1), 38–52. https://suriaacademicpress.com/ojs/index.php/sj-sers/article/view/5
Suwanti, N. C. (2025). YLBHI: Sejak Aksi 25 Agustus, 3.337 Orang Ditangkap Tanpa Dasar Hukum. Retrieved from KompasTV: https://www.kompas.tv/nasional/615310/ylbhi-sejak-aksi-25-agustus-3-337-orang-ditangkap-tanpa-dasar-hukum
Syahrir, M., Anindito, F. D., & Nugroho, D. C. (2025). Building Public Trust in Indonesia’s Legal System: Case Analysis and Social Implications. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 3(2), 1148–1163. https://doi.org/10.51903/87s1ed19
Verhoest, K., Maggetti, M., Guaschino, E., & Wynen, J. (2024). How Trust Matters for the Performance and Legitimacy of Regulatory Regimes: The Differential Impact of Watchful Trust and Good-Faith Trust. Regulation and Governance, 19(1), 3–20. https://doi.org/10.1111/rego.12596
Wæraas, A. (2018). On Weber: Legitimacy and Legitimation in Public Relations. In Public Relations and Social Theory: Key Figures and Concepts. Routledge, (2nd edition), hal. 1–38). https://doi.org/10.4324/9781315271231
Wahyudin, A., Lutfia, C., & Kurniawan, R. R. (2025). Aksi Demo 2025: RUU Perampasan Aset sebagai Pilar Pencegahan Fraud Keuangan Negara. Income : Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 6(2), 174–187. https://doi.org/https://doi.org/10.38156/akuntansi.v6i2.647
Wiryono, S., & Ramadhan, A. (2025). Komnas HAM: 951 Orang Ditahan Polisi Terkait Aksi Demo 25 dan 28 Agustus. Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2025/08/29/14392601/komnas-ham-951-orang-ditahan-polisi-terkait-aksi-demo-25-dan-28-agustus
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.