PENGELOLAAN KEUANGAN SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PEMBELANJAAN DANA DESA BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 DI DESA PUCANGLABAN KECAMATAN PUCANGLABAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
PDF

Keywords

Pengelolaan Keuangan, Pertanggungjawaban, Standar Akuntansi Pemerintah.

Abstract

Setiap desa di Indonesia telah diperkirakan menerima Dana Desa dengan kisaran yang berbeda-beda setiap tahunnya. Dengan adanya Dana Desa diharapkan kesejahteraan masyarakat desa terus mengalami peningkatan, dan menjadikan desa-desa di Indonesia menjadi desa maju. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui segala kendala yang terjadi di pemerintahan desa berkaitan pengelolaan Dana Desa. Penelitian dilakukan di Desa Pucanglaban, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung, mengunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang dipilih yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pucanglaban telah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, bahwa mekanisme pengelolaan keuangan yang ada di Desa telah menggunakan 5 tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa berupa Sumber Daya Perangkat Desa yang belum semua menguasai perkembangan teknologi yang ada dan kebijakan terkait pengelolaan dana desa yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya mengalami perubahan. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban Desa Pucanglaban telah menarapkan SAP No. 71 Tahun 2010 namun dalam penyajian laporan keuangannya belum sesuai dengan Pernyataan Nomor 01 tentang penyajian Laporan Keuangan.

https://doi.org/10.21274/jeps.v2i2.5349
PDF

References

Aji, Irwan Purwo, 2019. Panduan Perpajakan Dalam Belanja Desa. Yogyakarta:DEEPUBLISH.
Damanik, Khairul Ikhwan, 2012. Otonomi Daerah,Emonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Hery, 2015. Pengantar Akuntansi Comprehensive Edition. Jakarta: PT Grasindo.
Martini, Dwi, dkk, 2016. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta Selatan: Salemba Empat
Martini, Dwi, dkk, 2016. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta Selatan: Salemba Empat
Nugroho, Riant dan Firre An Suprapto, 2010. KEAMANAN DESA Bagian 1: Konsep Dasar. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 5 Tahun 2015 jo Nomor 21 Tahun 2015
Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
PerMendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 24 Tentang Pembiayaan.
Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Silahuddin, M, 2015. KEWENANGAN DESA DAN REGULASI DESA. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.
Subroto Agus, 2000. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa dan Aset Desa
Undang-Undang Republik Indonesia (2004). Tentang Pemerintah Derah. Nomor 31 Pasal 1 Ayat (12)
Wiratna Sujarweni, 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Downloads

Download data is not yet available.