DINAMIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) : KONTESTASI HUKUM POLITIK DAN PERAN ADVOKASI PEREMPUAN

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik hukum dalam proses pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta menelaah bagaimana gerakan advokasi perempuan berperan dalam mendorong lahirnya regulasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses legislasi UU TPKS yang berlangsung selama hampir satu dekade tersebut menjadi arena kontestasi antara koalisi progresif yang menekankan perlindungan korban dan prinsip kesetaraan gender, dengan kelompok konservatif yang mendasarkan argumennya pada moralitas dan tafsir agama. Perdebatan panjang ini mencerminkan tarik-menarik kepentingan politik, ideologi, dan konstruksi sosial mengenai tubuh serta seksualitas perempuan. Gerakan advokasi perempuan berperan krusial melalui mobilisasi hukum, lobi kebijakan, kampanye publik, penyusunan naskah akademik, hingga penguatan narasi berbasis pengalaman korban. Strategi lintas sektor, termasuk keterlibatan tokoh agama dan penggunaan kasus-kasus kekerasan seksual sebagai momentum politik, terbukti efektif menekan pemerintah dan DPR untuk mengesahkan UU TPKS. Penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran UU TPKS merupakan contoh nyata pembentukan hukum berbasis kebutuhan masyarakat (bottom-up lawmaking), sekaligus menandai perubahan paradigma dalam perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia.