Archives

  • Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024
    Vol. 4 No. 2 (2024)

    Salam Konstitusi

    Konstitusi merupakan landasan utama dalam pembentukan sistem hukum dan kebijakan suatu negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Di Indonesia, peran konstitusi dalam pendidikan tercermin dalam UUD 1945 yang menetapkan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat konstitusi ini mendorong pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memastikan setiap warga negara memperoleh hak pendidikan yang setara dan berkualitas. Pendidikan yang berlandaskan konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai pembentuk karakter bangsa yang demokratis, berkeadilan, dan berbudaya. Melalui sinergi antara konstitusi dan pendidikan, diharapkan Indonesia dapat membangun masyarakat yang berpengetahuan luas dan berdaya saing tinggi, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita kemerdekaan. Jurnal Legacy edisi ini beberapa artikel akan membahas tentang pendidikan, mulai dari praktik joki skripsi hingga filosofi post-modernisme dalam dunia pendidikan. 

    Salam

    Editor

  • Edisi Maret 2021
    Vol. 1 No. 1 (2021)

    ISSN 2776-205X (Online)

     

    Dari Redaksi

    Salam Konstitusi

    Persoalan terkait hukum dan perundang-undangan senantiasa mengalami problematika yang bersifat mendasar. Jurnal Legacy melalui terbitan pertamanya mencoba untuk menghadirkan sejumlah gagasan baru (novelty) dalam ilmu hukum khususnya hukum tata negara dan perundang-undangan. Artikel pertama yang ditulis oleh Rizky Saputra dan Ahmad Gelora Mahardika merupakan analisis terkait  kebijakan PPKM dalam penanggulangan wabah pandemi Covid-19. Kebijakan PPKM menjadi kontroversi ketika tidak didasarkan pada peraturan yang berlaku. Artikel kedua yang ditulis oleh Nurush Shobahah dan Much. Anam Rifai adalah terkait desain penyelesaian sengketa pilkada. Undang-Undang Pilkada secara de jure telah memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk membentuk badan khusus penyelesaian sengketa Pilkada. Akan tetapi, hingga hari ini badan khusus tersebut masih terbatas pada gagasan dan wacana. Artikel ketiga adalah tulisan dari Priyo Hutomo dan Markus Marselinus Soge yang melihat bahwa pengaturan terkait pemasyarakatan militer perlu dikaji ulang. Artikel tersebut mewarnai Jurnal Legacy edisi pertama dikarenakan Priyo Hutomo dan Markus Marselinus Soge menganalisis persoalan tersebut menggunakan teori perundang-undangan. Artikel selanjutnya adalah ulasan terkait rekonstruksi penyelesaian sengketa internal partai politik. Persoalan sengketa internal partai politik pada hakikatnya merupakan persoalan ketatanegaraan yang belum selesai. Mahkamah Partai yang merupakan badan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Partai Politik kerap kali bukan menjadi solusi, akan tetapi menciptakan persoalan baru. Artikel Jurnal legacy edisi ini ditutup oleh karya Habib Luqman Hakim  terkait kebebasan beragama dalam dinamika politik dan hukum. Artikel ini menggambarkan relasi politik dan hukum masih sangat kental di Indonesia terkait fenomena SKB 3 Menteri yang mengatur penggunaan Jilbab. 

    Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para kontributor atas karya-karya luar biasanya.

     

    Salam

    Redaksi Jurnal Legacy

  • Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
    Vol. 5 No. 2 (2025)

    Pada edisi Legacy Volume 5 Nomor 2 ini, kami menghadirkan beragam tulisan yang mengangkat isu-isu aktual dan relevan dari berbagai bidang hukum dan kebijakan publik. Edisi ini menjadi cerminan semangat kritis dan reflektif terhadap perkembangan sosial, politik, dan hukum di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah.

    Artikel pertama menyoroti isu kontrasepsi darurat, sebuah topik yang kerap menjadi perdebatan antara aspek kesehatan reproduksi, etika, dan regulasi hukum. Tulisan ini mengeksplorasi urgensi pengaturan yang komprehensif dalam menjamin akses terhadap kontrasepsi darurat, sekaligus melindungi nilai-nilai sosial dan hak individu.

    Selanjutnya, perhatian diarahkan pada peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sektor Internet Service Provider (ISP). Artikel ini mengkaji sejauh mana keterlibatan BUMN mampu menjawab tantangan kesenjangan digital dan pemerataan akses internet, serta mengupas sisi kebijakan dan tata kelola yang perlu diperkuat.

    Edisi ini juga memuat pembahasan mendalam tentang peran kejaksaan dalam implementasi restorative justice, suatu pendekatan hukum yang mengedepankan pemulihan bagi korban dan pelaku, alih-alih hukuman semata. Dalam tulisan lanjutan, konsep restorative justice dianalisis lebih konkret melalui studi kasus penerapan dalam tindak pidana pembelian handphone, yang menggambarkan bagaimana pendekatan ini diterapkan dalam perkara ringan dan berdampak pada pengurangan beban peradilan.

    Sebagai penutup, kami hadirkan sebuah artikel yang mengangkat peran pemerintah daerah dalam menangani gangguan ketertiban umum. Tulisan ini menyoroti pentingnya sinergi antara aparat pemerintah daerah, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, serta tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan.

    Edisi kali ini tidak hanya menawarkan pemikiran konseptual, tetapi juga analisis aplikatif yang berguna bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pengambil kebijakan. Semoga setiap artikel dalam terbitan ini dapat memperkaya wacana dan membuka ruang diskusi yang lebih luas.

  • Edisi Maret Tahun 2022
    Vol. 2 No. 1 (2022)

    Salam Konstitusi

    Persoalan terkait hukum dan perundang-undangan di Indonesia tak kunjung habis untuk dieksaminasi. Jurnal Legacy pada Volume kedua ini mencoba untuk mengawinkan sejumlah bidang keilmuan dengan menautkannya terkait hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan. Artikel pertama yang ditulis oleh Ahmad Gelora Mahardika dan Rizky Saputra mengkaji cacat prosedural pembentukan Ibu Kota Negara. Hal ini menjadi isu yang menarik dikarenakan masih pro dan kontranya wacana pemindahan ibu kota, meskipun hal itu sudah disepakati dalam Undang-Undang. Artikel kedua ditulis oleh Nurlalili Rahmawati dan Fildzah Izzah Ishmah, keduanya mengkaji persoalan hukum pemerintahan daerah di Desa Sade, Lombok Tengah. Kajian tentang hukum adat selalu menarik, karena hal itu berkaitan dengan kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional setiap warga negara. Artikel ketiga ditulis oleh Iska Hardeka yang melihat problematika perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura. Proses yang deadlock disebabkan adanya kewajiban bagi Pemerintah untuk memperoleh persetujuan DPR terlebih dahulu sebelum perjanjian disahkan menjadi Undang-Undang. Artikel keempat yang ditulis oleh Ahmad Gelora Mahardika yang mengkaji persoalan terkait dampak dihilangkanyya gugatan tanggung jawab mutlak dalam Undang-Undang Cipta Kerja terjadap perlindungan lingkungan hidup.  Jurnal Legacy ditutup oleh artikel yang ditulis Reni Dwi Puspitasari terkait keadilan restoratif.

    Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para kontributor atas karya-karya luar biasanya.

    Salam

    Redaksi Jurnal Legacy

  • Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 Tahun 2023
    Vol. 3 No. 1 (2023)

    Salam Konstitusi

    Konstitusi pada hakikatnya tidak hanya berbicara tentang kekuasaan dan perundang-undangan semata, akan tetapi juga berbicara tentang hak asasi manusia. Jurnal Legacy pada Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 akan dibuka oleh Artikel yang ditulis oleh Satrio Wibowo terkait hak informasi konsumen. Artikel selanjutnya adalah karya Karunia dan Darin Arif Mualifin yang mengkaji hak untuk dilupakan sebagai bagian penting yang terlupakan dalam sistem hukum Indonesia. Artikel selanjutnya adalah karya Frenty Oktasari dkk yang melihat kegelisahan dinamika Pemilu di Indonesia. Setelah itu artikel selanjutnya Ahmad Gelora Mahardika mencoba untuk melihat fenomena supersemar di Indonesia.

    Redaksi berterima kasih atas segala kontribusi yang dilakukan oleh Penulis.

    Salam

     

  • Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
    Vol. 4 No. 1 (2024)

    Salam Konstitusi

    Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 menjadi babak baru dalam pergulatan demokrasi Indonesia. Akan tetapi, isu Pemilu tidak menyurutkan kajian hukum tata negara hanya berfokus pada domain tersebut. Oleh karena itulah, Jurnal Legacy pada edisi Maret 2024 memberikan banyak warna dalam kajian hukum tata negara. Artikel pertama ditulis oleh Churiya dan Darin Arif Mualifin yang menyoroti perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia. Diikuti oleh artikel kedua terkait analisi putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan Ketua KPK. Artikel ketiga yang ditulis oleh Nuralili Rahmawati berbicara terkait lembaga Komnas Perempuan. Sementara itu artikel keempat fokus pada penggunaan politik identitas dalam Pemilu 2024. Jurnal legacy periode ini ditutup oleh artikel Aidir Amin Daud tentang eliminasi Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u-20 dalam kacamata hukum olahraga. 

    Tim Redaksi Jurnal Legacy berterima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dari segenap penulis. 

    Salam Kontitusi

  • Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
    Vol. 5 No. 1 (2025)

  • Edisi Agustus 2021
    Vol. 1 No. 2 (2021)

    Dari Redaksi

    Salam Konstitusi

    Problematika regulasi dan hukum menjadi salah satu isu menarik ditengah wabah pandemi Covid-19. Jurnal Legacy pada terbitan keduanya mengkaji sejumlah topik yang relevan dan kontemporer dalam bidang hukum tata negara dan peraturan perundang-undangan. Artikel pertama adalah karya Ahmad Gelora Mahardika dan Mizza Faridatul Anifah yang menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ketidakpatuhan Pemerintah terhadap putusan pengadilan. Hal ini penting, karena sebagai negara hukum, penghormatan terhadap putusan pengadilan merupakan sesuatu yang vital. Artikel kedua, ditulis oleh Satrio Wibowo yang melihat dampak pencetakan sertifikat vaksin oleh pihak swasta. Dalam kondisi pandemi, kajian terkait sertifikat vaksin merupakan objek penelitian yang layak untuk didiskusikan. Artikel selanjutnya adalah karya Nurush Shobahah dan Much Anam Rifai yang mengkaji tentang politik hukum pengaturan sistem informasi Pemilu. Hal ini penting untuk dikaji dikarenakan persoalan Pemilu berkaitan erat dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara di era demokrasi. Artikel keempat ditulis oleh Moh Rizaldi terkait Perpu APBN. Artikel ini didasarkan pada kekhawatiran penulis terkait perubahan pos APBN yang diakibatkan wabah pandemi, akan tetapi pola perubahan tersebut tidak selaras dengan norma-norma yang tercantum dalam konstitusi. Jurnal Legacy ditutup oleh artikel Markus Marselinus Soge yang mengkaji perlunya sinkronisasi regulasi terkait pengaturan tahanan dan narapidana.

    Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para kontributor atas karya-karya luar biasanya.

     

    Salam

    Redaksi Jurnal Legacy

     

  • Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 2 No 2 Tahun 2022
    Vol. 2 No. 2 (2022)

    Salam Konstitusi

    Persoalan terkait hukum tata negara pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan regulasi dan kekuasaan semata, akan tetapi bagaimana penegakan hukum yang tepat dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itulah, artikel pertama jurnal Legacy Volume 2 Nomor 2 yang ditulis oleh Putri Wahyu Widayanti membahas terkait pengaturan hukum Indonesia terkait tindak pidana pencurian nasabah. Artikel kedua mengkaji terkait fenomena pengangkatan Penjabat Sementara sebagai implikasi diselenggarakannya Pilkada Serentak 2024. Artikel selanjutnya adalah artikel yang ditulis oleh Karunia Fitria Ramadhani yang mengkaji terkait aktivitas impor dan ekspor ilegal serta korelasinya dengan Undang-Undang Kepabeanan. Artikel selanjutnya yang ditulis oleh Rizky Saputra yang membidas persoalan skema perpajakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Artikel jurnal Legacy edisi ini ditutup oleh hasil penelitian Markus Marselinus Soge yang meneliti terkait fenomena kajian pemasyarakatan di Indonesia. 

    Redaksi Jurnal Legacy mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kontributor Jurnal Legacy atas karya-karyanya yang luar biasa.

    Salam Konstitusi

  • Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
    Vol. 3 No. 2 (2023)

    Salam Konstitusi

    Dinamika Politik Indonesia mencapai puncaknya pada Pemilu 2024. Akan tetapi, problematika hukum pada hakikatnya tidak terbatas pada kontestasi politik, karena hukum tidak akan berhenti meskipun terjadi transisi kekuasaan. Secara sederhana, hukum tidak sepatutnya tunduk pada politik. Oleh karena itulah, Jurnal Legacy Edisi ke-3 Volume ke-2 tidak terjebak pada wacana politik semata. Namun, untuk meramaikan dinamika politik 2024, salah satu artikel terkait disharmoni PKPU yang ditulis oleh Yusron Munawwir menjadi topik pertama yang dibahas dalam Jurnal Legacy edisi ini. Artikel kedua ditulis oleh Fifink Praiseda Alviolita yang mengkaji terkait pencemaran nama baik dalam perspektif hukum progresif. Artikel ketiga ditulis secara kolaboratif oleh Fahmi Arif dan Nur Hamida yang menyoroti adanya perbedaan antara Peraturan Kejaksaan dan Peraturan Kepolisian terkait restorative justice. Artikel keempat ditulis oleh Eka Putri Fatmasari dkk yang menyoroti otonomi daerah di wilayah rawan konflik. Jurnal Legacy tahun ini ditutup oleh artikel Ahmad Gelora Mahardika yang menyoroti perpanjangan masa jabatan Hakim MK.

    Redaksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap kontribusi penulis.

    Sampai jumpa pada edisi berikutnya

    Salam Yuridis!