Keywords
How to Cite
Abstract
Kebebasan ekspresi beragama (freedom of religious exspression) merupakan bagian penting dari kebebasan beragama (freedom of religion). Aspek fundamental dalam beragama di antaranya adalah mengimani, mempraktikkan, dan menyiarkan ajaran agama. Kebebasan ekspresi beragama dalam kacamata hak asasi manusia dan konfigurasi ketatanegaraan mempunyai posisi yang kompleks. Meskipun kebebasan ekspresi beragama dijamin dalam konstitusi. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, kebebasan ekspresi beragama selama 10 tahun terakhir mengalami tantangan dan degradasi. Penelitan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dan menyimpulkan bahwa setidaknya ada dua faktor penting yang menjadi tantangan kebebasan ekspresi beragama di Indonesia. Pertama, faktor hukum (regulasi) berupa perda. Kedua, faktor politik kedaerahan (lokal).
References
Bagir, Zainal Abidin, dkk, Pembatasan Hak untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia, (Yogyakarta: CRCS, 2019)
Fatmawati, Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011
Halili, Supremasi Intoleransi (Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Minoritas Keagamaan di Indonesia 2016), (Jakarta: Setara Institute, 2016)
Lev, Daniel S., Hukum dan Politik di Indonesia, (Pengantar Mahfud MD), (Jakarta: LP3ES, 2013)
Moenta, Andi Pangerang dan Syafaat Anugrah, Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah, (Depok: Rajawali Press, 2018)
Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, (Jakarta: Kharisma Putera Utama, 2011)
S, Rahima Sikumbang, Haramkah cadar? (Dinamika Pemahaman Pemakaian Cadar di Kampus), (Yogyakarta: Gre Publishing, 2010)
Salim, Arskal, dan Azra, Shari’a and Politics in Modern Indonesia, (Singapore: ISEAS, 2003)
Sayogie, Frans, Hak Kebebasan Beragama dalam Islam Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Negara dan Hak Asasi Manusia Universal, Tesis FHUI, 2012
Setiyono, Agus Budi, Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis oleh Pemerintah Daerah, Tesis FHUNDIP, 2008
Shihab, Quraish, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, (Tangerang: Lentera Hati, 2009)
Kompas, "Alasan Siswi Non-Muslim Diwajibkan Pakai Jilbab, Mantan Wali Kota Padang: Ini Kearifan Lokal", https://regional.kompas.com /read/2021/01/23 /18072541/alasan-siswi-non-muslim-diwajibkan-pakai-jilbab-mantan-wali-kota-padang-ini?page=all. (diakses 3 Februari 2021)
Setara Institute, Laporan Kondisi Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2019. Selengkapnya dapat dilihat https://setara-institute.org/category/area-riset/kebebasan-beragama/(diakses 15 Februari 2021)
Suaedy, Ahmad, Perda Bernuansa Agama dan Masa Depan Demokrasi Indonesia,SebuahSketsa.http://wahidinstitute.org/PerdaBernuansa_ Agama (Diakses 16 Februari 2021)
Tempo, Majalah, “Jilbab untuk Bali”, https://majalah.tempo.co /read /pendidikan/145235/jilbab-untuk-bali. (diakses 3 Februari 2021)
Wahid Foundation, Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 20082016.http://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Hasil-Survey-Nasional-2016-Wahid-Foundation-LSI(diakses 15 Februari 2021)
Yuliandri, Kedudukan SKB Menteri dalam Peraturan Perundang-undangan,https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/kedudukan-skb-menteri-dalam-peraturan-perundang-undangan/?(diakses 15 Februari 2021)
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=157:peraturan-daerah-yang-bernuansa-syariat(diakses 16 Februari 2021)
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/02/pemerintah-terbitkan-keputusan-bersama-tiga-menteri/ (diakses15Februari2021)